Akibat dari perjandian Gianti atau disebut juga palihan nagari, dimana manca negara timur dibagi antara Surakarta dan Yogyakarta. Pada Kanjeng Pangeran Mangku Dipura I yang dahulu bergelar Mangku Negara VII dengan istananya diwilayah Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun.

Pada zaman Hamengku Buwono I, orang kepercayaan istana adalah R. Ronggo Prawisantiko atau R. Ronggo Prawirodirjo I. Semula beliau orang kepercayaan dari R. M. Sahid atau mangku Negara I Surakarta.

Suatu saat R. Ronggo Prawirodirjo I ditudung dari Surakarta karena menolak dikawinkan dengan Putri Mangku Negara tersebut. Lalu beliau menggabungkan diri dengan pasukan Mangku Bumi. Gelar Ronggo pada beliau sejajar dengan gelar pangkat Bupati. Waktu itu di Yogyakarta beliau menempati rumah dinas Istana, tetaknya di utara Kraton yang disbut Kranggan.

Raden Ronggo Prawirodirjo sebenarnya ipar Mangku Bumi, dimana saudara perempuan dari R. Ronggo dikawinkan dengan Hamengku Buwono I atau Kanjeng Pangeran Mangku Bumi, yang tadinya berasal dari Sragen atau dahulu dikenal dengan nama Sukowati.

Suatu asal R. Ronggo diberi tugas oleh Sultan Hamengko Buwono I menumpas pemberontakan di rajegwesi / Bojonegoro. Setelah berhasil menumpas para pemberontak beliau diangkat menjadi Bupati disana dan dikawinkan dengan putri R. Panji Surowijoto yang masih keturunan para Nuki Keluarga Metaun dari Demak. Memang semula R. Ronggo sudah kawin dengan putri dari Jamus Sragen/Sukowati, Namun telah meninggal dunia waktu masih di Rajegwesi. Dimakamkan didekat sendang Danker dikaki Gunung Pandan, sebuah perbatasan antara madiun, Nganjuk dan Bojonegoro.

Sebelum R. Ronggo menduduki jabatan Bupati di Madiun yang menjadi Bupati Madiun waktu itu adalah Kanjeng Pangeran Mangkudipuro I, beliau dipindahkan dari Bupati Madiun menjadi Bupati Caruban. Jabatan R. Ronggo adalah Wedono atau Bupati Manca Negara Timur. R. Ronggo tidak mau menempati rumah Adipati lama yaitu di Wonosari Demangan Kota Madiun, tetapi untuk sementara mesanggrah diselatan Kali Catur, yaitu Desa Pulo termasuk Desa Kranggan, sekarang yang ditandai masih adanya Petilasan Rumah Bupati yang dikosongkan.

Pernah suatu ketika R. Ronggo ingin mencari rumah kabupaten yang baru, beliau berjalan lurus dari Desa Kranggan ke utara dan sampailah disebuah desa yang berbatasan dengan hutan . Kemudian beliau minta pendapat ahli nujum yang hasinya bahwa tanah yang dipilih untuk rumah itu tidak cocok atau tidak baik untuk didirikan rumah diatasnya yang cocok adalah untuk makam atau pesarehan saja.

Setelah R. Ronggo Prawirodirjo I meninggal maka pemerintahan diteruskan oleh putranya yaitu R. Ronggo Prawirodirjo II. Beliau tidak bertempat di Kranggan tetapi mendiami bekas Istana Wonosari Demangan. Kapan kiranya rumah Bupati di Kranggan dipindahkan ?

Menurut cerita yang pernah diberikan oleh mantan Lurah Perdikan Taman R. Prawirodirjo/Kyai Tirtiprawiro, atas kegagalan R. Prawirodirjo I dalam upaya mencari lokasi rumah bupati yang baru, maka R. Prawirodirjo II berkenan memerintahkan kepada beberapa ahli nujum untuk mencari lokasi rumah bupati yang baru. Dan lokasi yang didapatkan yaitu lokasi rumah bupati yang sekarang.

Tempat tersebut dinamakan orang “ Pangongakan “ di kutip dari kata “ Ngongak “ dari bahasa jawa yang artinya melihat. Konon ceritanya sang bupati melihat lihat calon lokasi rumah bupati yang dianjurkan oleh para ahli nujum untuk memperoleh keputusan sang bupati.

Para ahli nujum dalam menemukan tempat/lokasi rumah bupati itu, mula – mula diawali berjalan dari makam Nyi Ageng Ronje ( makam Punden Masyarakat Pangongangan ) yang masih dikeramatkan hingga sekarang. Dikeramatkan bukan berarti dijadikan tempat istimewa untuk pemujaan, melainkan tempat petilasan yang mempunyai sejarah penting karena disini dimakamkan tokoh yang kemungkinan orang pertama mandegani babat tanah Pangongangan.

Sehingga masyarakat Kel. Pangongangan hingga sekarang sebagian besar masih mengenang jasa – jasa Nyi Ronje. Hal ini ditandai dengan adanya syukuran selamatan dipetilasan Nyi Ronje setiap tahunnya pada bulan Muharram tepat hari pasaran Jawa “Jum`at Legi” dengan maksud memintakan ampun segala dosa Nyi Ronje kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semua warga Kel. Pangongangan yang masih hidup dapat diberi kekuatan dalam membangun kelurahan menuju masyarakat yang tentram, murah sandang pangan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sejarah Pemerintahan Kelurahan

Untuk mengetahui siapa Lurah pertama Pangongangan ternyata sulit untuk memperoleh data maupun keterangan. Lurah terakhir yang dipilih oleh masyarakat adalah Bapak Lamino Martowiryono. Beliau adalah sesepuh sekaligus tokoh masyarakat Pangongangan yang karismatik. Kemudian lurah – lurah yang ada sampai sekarang bukan lagi dipilih oleh masyarakat melainkan pegawai Pemkot yang ditugaskan sebagai Lurah dengan sistem gaji.

Jabatan lurah sebelum dan sampai yang terakhir bapak lamino Martowiryono tidak digaji, untuk menunjang kesejahteraannya diberi tanah bengkok, demikian juga jabatan carik, kamituwo, bayan, jogoboyo dan modin. Yang secara keseluruhan luas tanah bengkok untuk kesejahteraan dari lurah sampai modin + 16,5 hektar. Setelah jabatan terakhir Bapak Lamino Martowiryono berakhir maka seluruh tanah bengkok menjadi aset Pemerintah kota dan jabatan Lurah beserta perangkatnya diganti pegawai yang digaji.

Kemudian periodesasi lurah yang pernah memimpin Kelurahan Pangongangan adalah sebagai berikut :

1. Bpk. Lamino Martowiryono ……. s/d 1983.

2. Bpk. Soebandji Harjo oetomo 1983 s/d 1993.

3. Bpk. Soewarto 1993 s/d 1998.

4. Bpk. Hariyanto 1998 s/d 2000.

5. Bpk. Agus Mursidi, AP 2000 s/d 2009.

6. Bpk. Marsikin, S.Sos 2009 s/d 2011.

7. Bpk. Sujanto 2011 s/d 2013.

8. Bpk. Karneli, S. Sos 2013 s/d 2015.

9. Bpk. Slamet, SH 2016 s/d Sekarang.

Kelurahan Lama

Kelurahan Baru